Merauke (22/09) - PT Pelindo Terminal Petikemas (PTP) melalui TPK Merauke memastikan pelayanan petikemas tetap berjalan normal menyusul penyesuaian identitas penerbit pada nota pelayanan petikemas yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

Kepastian tersebut disampaikan dalam agenda “Coffee Morning: Sosialisasi Peralihan Nota Pelayanan Petikemas” yang mempertemukan manajemen TPK Merauke dengan pengguna jasa dan pemangku kepentingan kepelabuhanan di Merauke, Senin (21/9).

Mulai 1 Oktober 2026, identitas penerbit pada nota pelayanan petikemas yang sebelumnya menggunakan PT Pelindo Terminal Petikemas akan beralih menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Penyesuaian tersebut bersifat administratif dan tidak mengubah aktivitas maupun pelayanan petikemas di TPK Merauke.

Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan sosialisasi dilakukan lebih awal agar pengguna jasa memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian administrasi sebelum ketentuan tersebut berlaku.

“Yang berubah adalah identitas pada nota pelayanan, bukan pelayanan petikemasnya. Kami menyampaikan perubahan ini secara langsung agar pengguna jasa dapat mempersiapkan penyesuaian administrasi sejak awal dan tidak mengalami kendala saat ketentuan mulai diberlakukan,” ujar Rasul.

Menurut Rasul, komunikasi dengan pengguna jasa menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas kepelabuhanan, terlebih ketika terdapat perubahan yang berkaitan dengan proses administrasi. Melalui forum tersebut, pengguna jasa juga dapat menyampaikan pertanyaan maupun masukan terkait implementasi penyesuaian nota pelayanan.

“Kami berharap sebelum 1 Oktober seluruh pihak sudah memahami perubahan yang dilakukan. Dengan demikian, proses administrasi dapat menyesuaikan tanpa mengganggu pelayanan maupun kelancaran arus barang melalui Pelabuhan Merauke,” tambahnya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Merauke, Capt. Julivan Ch. L. Salindeho, mengatakan penyesuaian identitas penerbit nota pelayanan tersebut diharapkan tidak menjadi kendala bagi aktivitas pengguna jasa.

Menurutnya, selain memastikan kesiapan terhadap perubahan administrasi, pengguna jasa perlu tetap memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, serta kelengkapan dokumen dalam setiap kegiatan pengeluaran petikemas dari kawasan pelabuhan.

Khusus untuk Shipper Owned Container (SOC) yang akan keluar dari area pelabuhan, pengguna jasa diminta memastikan dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan apabila diperlukan izin jalan maupun pengawalan.

“Untuk peralihan nota kami melihat tidak ada kendala. Dari sisi KSOP, kami menekankan agar setiap petikemas yang keluar tetap memenuhi kelengkapan dokumen dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Keselamatan dan keamanan harus dijaga agar arus barang di Papua Selatan dapat berlangsung lancar,” ujar Julivan.

TPK Merauke terus mendorong komunikasi dengan pengguna jasa dan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan dalam proses transisi. Forum coffee morning menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan perubahan kebijakan sekaligus memperoleh masukan langsung dari para pengguna layanan.

Melalui koordinasi tersebut, TPK Merauke berharap implementasi penyesuaian identitas pada nota pelayanan mulai 1 Oktober 2026 dapat berlangsung tertib tanpa memengaruhi kelancaran operasional dan arus barang melalui Pelabuhan Merauke.