Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen dan dukungan Indonesia di maritim dunia dalam menciptakan pelayaran yang selamat, aman, serta berwawasan dalam lingkungan di depan 174 Negara anggota International Maritim Organization (IMO) yang hadir dalam sidang majelis IMO ke-31 di London, Inggris.

Dalam pernyataan umum yang disampaikan di depan seluruh negara perwakilan IMO yang hadir dalam sidang senat tersebut, Menhub Budi mengatakan bahwa sebagai satu-satunya platform kerjasama multilateral yang dipercaya untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan dunia maritim, IMO telah memberikan manfaat bagi masyarakat internasional dalam upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.

“Kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk indonesia untuk mengembangkan serta meningkatkan kondisi sosial ekonomi,” Kata Menhub Budi dalam keterangan resmi tertulis yang diterima di Jakarta.

Untuk itulah sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah akan terus aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO.

“Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan Rencana Strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitas perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan kontribusi secara inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota dewan IMO  selama dua tahun terakhir di antaranya adalah proposal Indonesia tentang skema pemisahan lalu lintas (Traffic Separation Scheme/TTS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah di adopsi pada sidang Maritim Safety Committee ke-101 pada bulan Juli lalu.

Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO, Indonesia bangga telah jadi pihak pada konvensi tentang standart pelatihan, sertifikasi dan penjagaan kapal bagi personil kapal penangkap ikan (Konvensi STCW-F) dan saat ini prosedur internal terakhir untuk mengaksesi konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.

Lebih lanjut, Menhub juga menyampaikan komitmen Indonesia terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam hal mengatasi sampah plastik laut.

 “Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang diterapkan oleh IMO terkait batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal pada tahun 2020 dan masih secara aktif terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait lingkungan, yaitu MEPSEAS dan Gloufuling Partnership Projects,” jelasnya.

Namun demikian, Menhub beranggapan, bahwa seluruh komitmen dan upaya untuk menyelesaikan masalah maritim tidak akan mudah tercapai tanpa terlebih dahulu memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia maritim.

“Peningkatan kapasitas SDM menjadi menjadi prioritas utama pada program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan kerja sama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program,” katanya.

Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyediakan kursus singkat tentang Non Convention Vessel Standart atau Standart Kapal Non Konvensi pada awal bulan November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia tentang penerapan standart tersebut sekaligus mempererat hubungan kerjasama.

Selanjutnya, Budi menekankan komitmen Indonesia untuk terus kerjasama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan IMO guna menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan.

“Untuk mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk kembali bekerjasama menjadi anggota dewan IMO kategori C Periode Tahun 2020-2021,” katanya.  (Disarikan dari Media Indonesia oleh Mahesa Nugraha)